masukkan script iklan disini
Indragiri Hulu, Riau || asiadailytimes.com – Kiyai Mursyid menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) terkait harapan agar kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang melibatkan BUMN dan pihak terkait, dapat dijalankan secara bijaksana dan tidak mempersulit kebutuhan masyarakat di daerah.
Dalam penyampaiannya, Kiyai Mursyid menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya sangat mendukung program-program Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan di lapangan tidak justru menjadi penghambat bagi kepentingan masyarakat kecil.
“Kami sebagai masyarakat tentu mendukung apa yang menjadi program Bapak Presiden. Hanya saja, kami berharap para penentu kebijakan di lapangan, termasuk BUMN seperti PT Agrinas dan pihak-pihak terkait lainnya, dapat menyikapinya dengan bijaksana. Jangan sampai malah mempersulit hajat baik Presiden dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa aspirasi tersebut datang langsung dari masyarakat Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu, yang saat ini tengah menghadapi kondisi perekonomian yang tidak mudah. Menurutnya, dinamika ekonomi dan politik yang terjadi di Provinsi Riau turut berdampak pada kehidupan masyarakat di daerah.
“Kami tahu persis bagaimana kondisi Indragiri Hulu saat ini, baik dari sisi ekonomi maupun dinamika yang terjadi di Provinsi Riau secara umum. Kami berharap jangan lagi ditambah dengan kesulitan-kesulitan ekonomi di tingkat masyarakat bawah,” kata Kiyai Mursyid.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal aset-aset di Riau yang selama ini dinilai banyak ditarik ke pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat masyarakat daerah semakin membutuhkan keberpihakan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Diakui atau tidak, sudah banyak aset di Riau yang dibawa ke pusat. Nah, ketika masyarakat bawah sangat membutuhkan, kami berharap para penentu kebijakan bisa menilai dengan lapang hati dan segera merespons,” tegasnya.
Kiyai Mursyid juga menyoroti proses birokrasi yang dinilai berbelit. Ia menyampaikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan telah berulang kali diminta bolak-balik antara tingkat regional dan pusat tanpa kejelasan.
“Tadi dilaporkan, mereka sudah datang ke regional disuruh ke pusat, sudah ke pusat disuruh ke regional lagi. Bolak-balik seperti itu. Ini tentu melelahkan dan menyulitkan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia berharap jika memang dibutuhkan bukti fisik sebagaimana yang diminta oleh pihak PT Agrinas, hal tersebut dapat segera dipenuhi dan ditunjukkan sebagai bentuk itikad baik masyarakat.
“Kalau memang ada bukti fisik yang diminta, itu bagus. Tunjukkan bahwa semua sudah disampaikan, baik ke Agrinas pusat maupun regional. Kalau semua sudah ada, lalu alasan apa lagi untuk menunda?” katanya.
Menurutnya, penolakan atau penundaan hanya dapat dibenarkan apabila memang terdapat syarat-syarat lain yang secara objektif tidak dapat dipenuhi oleh pihak pemohon.
“Selain itu, kami berharap tidak ada lagi alasan-alasan yang justru memberatkan masyarakat. Harus ada kejelasan dan kepastian,” pungkas Kiyai Mursyid. (Panji)
