masukkan script iklan disini
Provinsi Riau || asiadailytimes.com – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti berbagai pengaduan dan aspirasi masyarakat yang dinilai strategis serta berdampak luas terhadap hak-hak publik.
Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada dua isu utama. Pertama, pengaduan yang disampaikan oleh Wali Kota Dumai terkait persoalan tanah barang milik negara di sektor Hulu Minyak dan Gas (Hulu Migas). Permasalahan ini dinilai membutuhkan pendalaman serius guna memastikan tata kelola aset negara berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak merugikan kepentingan daerah maupun masyarakat.
Kedua, BAP DPD RI juga menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan–Pertanahan Riau (Formas Bantala Hutanu). Forum tersebut menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman relokasi yang timbul akibat alih kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup dan ruang sosial masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.
Melalui kunjungan kerja ini, BAP DPD RI berkomitmen untuk menghadirkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog terbuka, pendalaman data dan fakta di lapangan, serta pencarian solusi yang berimbang antara kepentingan negara, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
BAP DPD RI menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan legal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, kemanusiaan, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Diharapkan, ikhtiar ini dapat menjadi jalan kebaikan dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, sekaligus membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Riau.
Dengan semangat keadilan dan keberlanjutan, diharapkan Allah Swt. memberikan kemudahan, petunjuk, dan keputusan terbaik demi masa depan Riau yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. (Panji)
