Saat Desa Berpolemik, Penghulu Maimunah Diduga Gunakan Kendaraan Dinas Untuk Liburan Keluar Daerah, Warga Desak Inspektorat Untuk Evaluasi Kinerjanya

Sabak Auh, Sungai Tengah, Siak || asiadailytimes.com – Polemik di Desa Sungai Tengah kian memasuki babak yang lebih serius. Di tengah derasnya desakan masyarakat terkait dugaan pengelolaan aset desa yang belum transparan, kini muncul sorotan baru yang tak kalah tajam dugaan penggunaan kendaraan dinas oleh Kepala Desa (Penghulu) Maimunah di luar kepentingan tugas. Sabtu (25/04/2026) 

Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan bahwa dalam agenda perjalanan ke luar daerah yang diduga bersifat pribadi, Penghulu Maimunah disebut-sebut menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah desa. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari yang bersangkutan terkait kebenaran informasi tersebut. Jika benar, hal ini memantik reaksi keras sorotan tajam masyarakatnya. Sebab kendaraan dinas sejatinya merupakan fasilitas negara/desa yang diperuntukkan untuk menunjang pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, “Kendaraan itu dibeli dari uang negara, dari uang pajak rakyat. Seharusnya dipakai untuk urusan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi di luar tugas. Ini yang bikin kami semakin kecewa.” Sebutnya

Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara Jadi Sorotan Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, penggunaan fasilitas dinas di luar kepentingan resmi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan administratif, bahkan berpotensi masuk ke ranah pidana jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Melarang pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya, termasuk penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai peruntukannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor

Pasal 3: Setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara/desa dapat dipidana penjara hingga 20 tahun.

Selain itu, penggunaan aset negara tanpa dasar kedinasan yang sah juga berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah/desa.

Desakan Publik: Inspektorat Harus Turun, Jangan Tunggu Viral

Munculnya dugaan ini semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar Inspektorat Kabupaten Siak segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, tidak hanya pada aspek pengelolaan aset desa, tetapi juga penggunaan fasilitas dinas oleh pejabat desa. Publik menilai, jika dugaan demi dugaan ini terus bermunculan tanpa klarifikasi dan tindakan, maka akan terjadi pembiaran sistemik yang berbahaya bagi tata kelola pemerintahan desa.

“Jangan tunggu viral baru bergerak. Ini sudah jadi pembicaraan di tengah masyarakat. Harusnya Inspektorat cepat turun sebelum semuanya makin liar,” Ujar warga lainnya.

Isu ini bukan hanya soal kendaraan, tetapi soal rasa keadilan. Di saat masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan berharap pelayanan maksimal dari pemerintah desa, justru muncul kesan adanya penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi.

Dampaknya mulai terasa nyata :

1). Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sungai tengah

2). Meningkatnya potensi konflik sosial di sungai tengah

3). Melemahnya wibawa kepemimpinan sang penghulu

4). Tumbuhnya sikap apatis masyarakat terhadap program desa sungai tengah

Dari Tata Kelola yang Buruk

Ketika tata kelola pemerintahan sungai tengah tidak berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, dampaknya tidak berhenti pada aspek sosial dan hukum. Pengawasan terhadap pengelolaan lahan dan sumber daya alam juga berpotensi melemah.

Risiko yang dapat muncul antara lain : Penggunaan lahan tanpa kontrol dan izin yang jelas,Kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak diawasi,Potensi kebakaran lahan dan degradasi ekosistem

Klarifikasi Ditunggu, Tanggung Jawab Dipertanyakan publik! 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Sungai Tengah belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penggunaan kendaraan dinas tersebut. Ruang hak jawab tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Namun demikian, publik kini tidak hanya menunggu klarifikasi, tetapi juga ketegasan. Di saat desa sungai tengah sedang menghadapi krisis kepercayaan, setiap tindakan pemimpin akan menjadi sorotan. Bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga apa yang tidak dilakukan.

Jika benar fasilitas negara digunakan di luar kepentingan rakyat, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika melainkan alarm keras bagi aparat pengawas untuk segera bertindak tegas dan profesional. (Tim Redaksi)